Cita-cita mewujudkan perekonomian bangsa yang mandiri, demokratis, dan berkeadilan adalah bagian yang sah dari cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun sejak hari pertama setelah proklamasi, jaringan neokolonialisme dan para agennya tidak pernah berhenti berusaha merongrong pengamalan cita-cita tersebut.
Demikian salah satu pertimbangan dibentuknya Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI). Deklarasi AEPI wilayah DI Yogyakarta dilaksanakan pada hari Kamis, 28 April 2011, di University Club (UC) UGM. AEPI Yogyakarta dideklarasikan oleh para akademisi lintas disiplin dan aktivis gerakan sosial di DIY, sebanyak 35 orang. Antara lain Prof M Maksum, Dr Revrisond Baswir, Dr Fahmi Radhi, Arie Sujito, Said Tuhuleley, dan Francis Wahono. Di antara para deklarator terdapat dua orang dosen muda FISE UNY, Halili, S.Pd. dan Dyna Herlina, SE.
Naskah deklarasi dibacakan oleh Budi Wahyuni, Ketua Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY sekaligus aktivis Yasanti, diikuti oleh 10 perwakilan deklarator lainnya.
Dalam deklarasi dinyatakan, 65 tahun setelah proklamasi, struktur perekonomian yang bercorak kolonial masih bertahan. Bahkan dalam satu dekade terakhir, subordinasi perekonomian nasional di bawah sruktur kapitalisme global diperparah oleh agenda-agenda ekonomi neoliberal yang didukung secara massif oleh kemajuan teknologi informasi. Ekspansi modal asing dan usaha-usaha besar difasilitasi. Penghancuran lingkungan hidup dibiarkan. Pemenuhan hak-hak dasar para pelaku ekonomi rakyat cenderung diabaikan.
Akibatnya, kesenjangan dan ketidakadilan sosial menjadi kenyataan sehari-hari. Meskipun, ditutupi dengan pemaparan indikator-indikator pertumbuhan yang mengagumkan di atas kertas. Muaranya, rakyat Indonesia sebagai pemilik sah negeri ini, terpaksa bertahan hidup dengan menjadi kuli kelas dunia.
Melihat latar tersebut, belenggu struktur ekonomi kolonial serta pengingkaran terhadap cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi harus segera dihentikan. Untuk visi itulah AEPI Yogyakarta dideklarasikan.
AEPI akan melaksanakan beberapa misi: Pertama, melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri, demokratis, dan berkeadilan sebagaimana ditegaskan Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya. Kedua, mengkaji dan mengoreksi berbagai kebijakan ekonomi-politik Indonesia agar sejalan dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi.
Ketiga, merumuskan dan menyebarluaskan gagasan mengenai urgensi peningkatan kemandirian dan demokratisasi perekonomian Indonesia bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Keempat, meningkatkan derajat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri. Kelima, membentuk wadah perjuangan kaum terpelajar yang berpihak pada konstitusi.
 Di ujung deklarasi, para deklarator menegaskan keyakinan dan kepercayaan bahwa bangsa Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa besar yang dihormati oleh masyarakat internasional. “Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati cita-cita dan perjuangan kami,” pungkas mereka. (LieL)